Sungailiat (Antara Babel) - Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ratno Daeng M mengharapkan pemerintah menyesuaikan bantuan alat tangkap ikan dengan kemampuan operasional nelayan.
"Saya berharap pemerintah pusat maupun daerah mengkaji ke lapangan dan memastikan kesediaan nelayan menerima dan mengelola bantuan yang akan disalurkan," katanya di Sungailiat, Rabu,
Pengkajian ke lapangan, katanya, diperluka supaya tidak terjadi lagi bantuan kapal berkapasitas lebih dari 20 gross ton (GT) yang kurang maksimal pemanfaatkannya karena biaya operasional yang besar.
"Kapal berkapasita sebesar itu tentu belum maksimal pemanfaatannya bagi nelayan kita yang pada umumnya tradisional dengan hanya memakai kapal rata-rata lima sampai tujuh gross ton," ujarnya.
Menurutnya, biaya operasional untuk kapal nelayan dengan bobot lebih dari 20 GT mencapai lebih dari Rp5 juta setiap melakukan penangkapan ikan di lautn.
"Jumlah biaya operasional sebesar itu tentu dirasa oleh para nelayan kita tentu sangatlah berat, apalagi pada saat gelombang pasang dimana pendapatan hasil tangkapan nelayan berkurang," ujarnya.
Dia mengatakan, pemerintah pusat dan daerah sudah melakukan berbagai upaya pengembangan sektor perikanan tangkap melalui penyaluran bantuan sejumlah jenis alat tangkap dan alat pendukung usaha perikanan.
"Saya optimistis, sektor perikanan tangkap dapat memberikan konstribusi besar terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dan ditangani secara terpadu," ujarnya.
Sesuaikan Bantuan Pemerintah Dengan Kemampuan Nelayan
Rabu, 22 Oktober 2014 15:30 WIB
"Saya berharap pemerintah pusat maupun daerah mengkaji ke lapangan dan memastikan kesediaan nelayan menerima dan mengelola bantuan yang akan disalurkan,"