Jakarta (Antara Babel) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan
memeriksa dua saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terhadap
pejabat BPK terkait dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) di Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016.
"Dua orang itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sugito
(SUG)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.
Dua saksi yang dijadwalkan diperiksa itu, Sekretaris Pengembangan
Kawasan Transmigrasi (Ses PKTRANS) Bambang Setyobudi dan Sekretaris
Penyiapan Kawasan Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi (Ses
PKP2TRANS) Putut.
Febri menyatakan KPK ingin merinci secara betul bagaimana alur
proses internal di Kemendes PDTT dan bagaimana hubungan ke pihak auditor
BPK soal laporan keuangan itu.
KPK juga tengah mendalami bagaimana proses pembicaraan antara pihak
Kemendes PDTT dengan auditor BPK dalam penyidikan kasus tersebut.
"Penyidik masih mendalami saat ini bagaimana proses pembicaraan
pihak-pihak terkait, yaitu Kemendes dengan auditor BPK untuk
membicarakan terkait dengan proses pemeriksaan laporan keuangan di
Kemendes tahun 2016," katanya.
KPK juga mendalami saat ini siapa saja pihak-pihak yang diduga
berkontribusi untuk memberikan dana yang diindikasikan suap tersebut.
Sebelumnya, KPK menetapkan Inspektur Jenderal (Irjen) di
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Kemendes PDTT) Sugito dan Auditor Utama BPK Rochmadi Saptogiri sebagai
tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Tindak pidana korupsi itu berupa pemberian hadiah atau janji
terkait pemeriksaan laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016 untuk
mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dan dilakukan gelar perkara
siang tadi disimpulkan ada dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait
pemeriksaan keuangan Kemendes tahun 2016, dan KPK meningkatkan status ke
penyidikan dan menetapkan 4 orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK
Laode M Syarif dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Sabtu
(27/5).
Selain Laode, konferensi pers itu juga dihadiri oleh Ketua KPK Agus
Rahardjo, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara
dan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar.
"Empat tersangka itu adalah SUG (Sugito) selaku Irjen Kemendes, JBP
(Jarot Budi Prabowo) eselon 3 Kemendes, RS (Rochmadi Saptogiri) eselon 1
di BPK dan ALS (Ali Sadli) auditor BPK," tambah Syarif.
Sebagai pihak pemberi Sugito dan Jarot disangkakan pasal 5 ayat 1
huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.
Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri
atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun
penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.
Sedangkan sebagai penerima Rochmadi dan Ali disangkakan Pasal 12
huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau 5 ayat 2 UU No. 31
Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP.
Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara
negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa
hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara
dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan
paling banyak Rp1 miliar.
Keempat orang tersebut diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Jumat (26/5) di gedung BPK dan Kemendes PDTT.
KPK Siap Periksa Dua Saksi Kasus Kemendes-BPK
Senin, 12 Juni 2017 11:49 WIB
Dua orang itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sugito (SUG),