Jakarta (Antara Babel) - Istana Kepresidenan menegaskan gaji Presiden dan
Wakil Presiden tidak naik karena keduanya masih menerima gaji sesuai
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif
Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
Hal itu ditegaskan Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat
Presiden Bey Machmudin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Bey menegaskan bahwa kabar yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo mendapatkan kenaikan gaji adalah tidak benar.
Sebab hingga saat ini, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih menerima gaji sesuai UU Nomor 7 Tahun 1978.
Dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut, tercantum bahwa gaji pokok
Presiden adalah enam kali gaji pokok tertinggi pejabat di Indonesia
selain Presiden dan Wakil Presiden.
Sementara gaji pokok Wakil Presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat selain Presiden dan Wakil Presiden.
Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji
pokok tertinggi pejabat negara (Ketua DPR, MA, BPK) adalah sebesar
Rp5.040.000 perbulan.
Dengan demikian, besarnya Gaji Pokok Presiden setiap bulannya adalah enam kali gaji tersebut, yaitu Rp30.240.000.
Sedangkan Gaji Pokok Wakil Presiden setiap bulannya adalah empat kali dari gaji tersebut yakni Rp20.160.000.
Besarnya
tunjangan jabatan yang diterima Presiden dan Wakil Presiden setiap
bulannya sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 yaitu
sebesar Rp32.500.000 untuk Presiden dan Rp22.000.000 untuk Wakil
Presiden.
Dengan demikian, besaran penghasilan yang diterima oleh Presiden dan
Wakil Presiden tidak mengalami perubahan sejak 2001, kata Bey.
Istana Tegaskan Gaji Presiden Tidak Naik
Rabu, 28 Juni 2017 18:07 WIB