Jakarta (Antara Babel) - Presiden Ketiga Republik Indonesia Bacharuddin
Jusuf Habibie menegaskan Indonesia perlu memiliki Garis Besar Haluan
Negara (GBHN) agar arah pembangunan nasional fokus dan berkesinambungan.
BJ Habibie menyampaikan hal itu saat diskusi "Proses Transformasi
Pembelajaran Karakter Bangsa sebagai Implementasi UUD 1945" di Gedung
MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.
"Arah pembangunan nasional berdasarkan pada kemauan politik
Pemerintah. Adanya GBHN berisi perencanaan pembangunan nasional jangka
panjang, maka pada pergantian pemerintahan arah pembangunan tetap
berkesinambungan," katanya.
Menurut Habibie, dihidupkannya kembali atau tidak GBHN tergantung
kepada kemauan politik (political will) penyelenggara negara.
Namun, Habibie mengingatkan, karena Indonesia telah menerapkan
kebijakan otonomi daerah pada era reformasi, maka arah pembangunan
nasional dalam GBHN harus didasarkan pada kepentingan daerah.
"Indonesia perlu memiliki GBHN yang merupakan induk dari GBHD (Garis
Besar Haluan Daerah) yang memiliki kearifan lokal berbeda-beda,"
katanya.
Habibie menegaskan, dengan kemauan politik Pemerintah yang
mengarahkan pembangunan berkesinambungan, maka pembangunan nasional
menjadi merata, dan diharapkan seluruh warga negara Indonesia memiliki
pekerjaan.
Dalam kondisi seperti ini, kata dia, maka keluarga Indonesia dapat terbarukan menjadi lebih sejahtera.
"Keluarga terbarukan, jika masa depan anak lebih baik dari kondisi
orang tua, serta masa depan cucu lebih baik dari masa depan anak,"
katanya.
Mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi (Menristek/BPPT) ini menegaskan, GBHN ini ada
konsekuensinya dengan industri pertahanan dan industri strategis.
Sebelumnya, MPR RI pernah mewacanakan perlunya menghidupkan kembali GBHN melalui amandemen terbatas UUD NRI 1945.
BJ Habibie: Indonesia Perlu Miliki GBHN
Selasa, 22 Agustus 2017 22:28 WIB