Yangon (Antara Babel) - Pemerintah Myanmar akan mengatur pembangunan
kembali desa-desa yang hancur selama kekerasan di negara bagian Rakhine,
kata seorang menteri, Rabu.
Hampir setengah juta warga Muslim Rohingya terpaksa mengungsi
karena kekerasan itu, yang dituding pemerintah dipicu oleh para
pemberontak Rohingya.
Rencana pembangunan kembali daerah-daerah yang hancur karena
terbakar itu tampaknya akan meningkatkan kekhawatiran soal masa depan
480.000 pengungsi dan menambah ketakutan atas praktik pembersihan etnis.
"Menurut undang-undang, tanah yang terbakar akan menjadi tanah yang
dikelola oleh pemerintah," kata Menteri Pembangunan Sosial, Bantuan dan
Pemukiman Kembali, Win Myat Aye, dalam suatu pertemuan di ibu kota
negara bagian Rakhine, Sittle, menurut laporan surat kabar Global New
Light of Myanmar.
Win Myat Aye juga mengepalai komite yang bertugas menerapkan
berbagai rekomendasi untuk mengatasi ketegangan Rakhine yang telah
sekian lama mendidih.
Dengan mengutip undang-undang pengelolaan bencana, Menteri Aye juga
mengatakan dalam pertemuan dengan pihak berwenang pada Selasa itu bahwa
pembangunan kembali akan menjadi langkah yang "sangat efektif".
Menurut UU, pemerintah mengawasi rekonstruski daerah-daerah yang rusak dalam bencana, termasuk karena konflik.
Tidak ada keterangan rinci soal rencana ataupun akses apa yang bisa
didapatkan oleh warga Rohingya ketika mereka kembali ke desa-desa
tempat mereka berasal.
Menteri Aye belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Berbagai kelompok pembela hak asasi manusia yang menggunakan
gambar-gambar satelit mengatakan bahwa sekitar setengah dari 400-an desa
di utara negara bagian Rakhine hangus terbakar dalam kekerasan.
Para pengungsi yang tiba di Bangladesh menuding tentara Myanmar dan
sejumlah warga Buddha, yang main hakim sendiri, meningkatkan kampanye
untuk melancarkan kekerasan serta pembakaran dengan tujuan untuk
mengusir warga Rohingya dari Myanmar.
Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi terus menghadapi serangkaian
kritik pedas, juga desakan agar hadiah Nobel Perdamaian yang diterimanya
ditarik.
Suu Kyi pekan lalu mengeluarkan kecaman terhadap pelanggaran hak
dan ia bertekad bahwa para pelanggar akan diadili, demikian dikutip dari
Reuters.
Menteri: Pemerintah Myanmar Akan Ambil Alih Desa-desa Yang Terbakar
Kamis, 28 September 2017 11:45 WIB
Menurut undang-undang, tanah yang terbakar akan menjadi tanah yang dikelola oleh pemerintah,