Jakarta (Antara Babel) - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan PT PLN
(Persero) masih mampu untuk menuntaskan proyek pengadaan listrik 35.000
MW, meskipun sejumlah kalangan meragukan kesehatan keuangan perusahaan
tersebut.
"Jadi wajar juga jika Menteri Keuangan mengingatkan agar PLN dengan
proyek yang banyak harus menjaga rasio utang terhadap ekuitas (debt to
equity ratio/DER) perusahaan," kata Rini, di Jakarta, Kamis.
Untuk itu, menurut Rini, pihaknya selama tiga tahun sebagai Menteri
BUMN dirinya selalu mengingatkan semua perusahaan milik negara
termasuk PLN sebagai perusahaan besar harus menjaga rasio utang dan
meningkatkan kualitas aset.
"Saya selalu tekankan kepada direksi soal utang. Kita harus worst
scenario position dan hal itu normal-normal saja," ujarnya.
Rini menjelaskan, dalam membangun satu perusahaan di bidang apapun,
tidak terhindar dari utang, namun bagaimana utang tersebut dapat
di-"leveraging".
"Harus dijaga dan diyakini bahwa dalam melakukan investasi
aset-asetnya harus berharga, misalnya, pembangkit harus bisa memproduksi
listrik, efisien dan memadai. Sehingga tambahnya, dalam keadaan
membutuhkan investasi jika perlu aset bisa dijual," katanya.
Sebelumnya diberitakan, di sejumlah kalangan beredar surat Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan perihal Perkembangan Risiko
Keuangan Negara atas Penugasan Infrastruktur.
Surat tertanggal 19 September 2017 itu menyoroti adanya risiko dalam
keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang ditujukan kepada
Menteri Energi ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Surat yang bernomor S-781/MK.08/2017 itu ditembuskan juga kepada
Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Direktur Utama PLN dan Dewan Komisaris
PLN itu diduga bocor ke publik.
Rini menuturkan, terkait dengan proyek pengadaan listrik pemerintah
35.000 MW, sebanyak sekitar 9.000 MW dikerjakan oleh PLN sendiri,
sedangkan sekitar 26.000 MW dikerjakan oleh penyedia listrik swasta atau
independent power producer (IPP).
"Tidak ada revisi target. Selama ini mungkin orang salah persepsi
bahwa pendanaan dan konstruksi proyek 35.000 MW didanai seluruhnya oleh
PLN, namun sebanyak 26.000 MW diantaranya didanai IPP," ujarnya.
Sehingga menurut Rini, risiko langsung PLN di proyek transmisi dan
gardu induk tersebut bisa dikatakan kecil karena bisa melibatkan IPP.
"Pada dasarnya proyek itu dikerjakan PLN sendiri, namun beberapa
diantaranya sudah "brown field" (investasi yang sudah jadi) sehingga
sangat dimungkinkan mencari mitra investor," ujarnya.
Rini menambahkan, untuk mempercepat pembangunan proyek seringkali
harus jalankan terlebih dulu seperti yang sudah dilakukan dalam
pembangunan infrastruktur jalan tol.
"Untuk membangun pembangkit listrik sekarang sudah dipersiapkan dengan bentuk paket dengan mengundang investor," katanya.
Rini: Wajar Menkeu Ingatkan Rasio Utang PLN
Kamis, 28 September 2017 22:43 WIB