Bogor, Jawa Barat (Antara Babel) - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa
penggunaan dana desa yang diberikan kepada perangkat perdesaan harus
berjalan secara optimal, salah satunya mampu membuka lapangan pekerjaan.
"Pertama untuk hal-hal yang produktif, yang bisa langsung membuka
lapangan pekerjaan dan kita harapkan semua yang dikerjakan di desa
dilakukan dengan warga melalui musyawarah perencanaan pembangunan di
desa," kata Presiden saat membuka rapat terbatas yang membahas
optimalisasi dana desa di Istana Bogor, Rabu.
Menurut Presiden Jokowi, hal kedua yang perlu dilakukan adalah
pendampingan pengerjaan proyek desa baik oleh masyarakat maupun
pemerintah.
Kepala Negara meminta ada pengawasan kepada jenis proyek yang
dikerjakan serta waktu pengerjaan dan proses pengerjaan proyek.
Pemerintah, ujar Presiden, telah menggelontorkan dana desa pada 2015
sebesar Rp20,76 triliun, pada 2016 Rp46,98 triliun dan pada 2017
sebanyak Rp60 triliun.
"Ini adalah jumlah yang sangat besar, sangat besar. Dan yang perlu
kita pastikan adalah dana itu bisa berjalan optimal di lapangan," kata
Jokowi.
Sejumlah pejabat pemerintah yang hadir dalam rapat terbatas itu
antara lain Menko Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menko
Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan,
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam
Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Menteri Komunikasi
dan Informatika Rudiantara.
Selain itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri
Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Amran Saleh, Menteri
Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Kesehatan Nila F
Moeloek, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Presiden Jokowi Tegaskan Dana Desa Harus Buka Lapangan Kerja
Rabu, 18 Oktober 2017 17:16 WIB
Ini adalah jumlah yang sangat besar, sangat besar. Dan yang perlu kita pastikan adalah dana itu bisa berjalan optimal di lapangan,